Sebagaimana rilis berita resmi statistik Provinsi Sulawesi Tenggara (Sultra) Senin, (3/2/2025), Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sulawesi Tenggara (Sultra) kembali berhasil mengendalikan angka inflasi.
Angka inflasi tahunan (year on year) Sultra pada Januari 2025 tercatat sebesar 0,39%. Angka ini lebih rendah dibandingkan rerata inflasi nasional yang mencapai 0,76%, menempatkan Sultra sebagai provinsi dengan inflasi terendah ketiga dari 38 provinsi di Indonesia.
Sejumlah komoditas memberikan kontribusi terhadap inflasi tahunan di Sultra, di antaranya emas perhiasan dengan andil 0,31%, sigaret kretek mesin (SKM) 0,25%, serta mobil 0,11%. Sebaliknya, beberapa komoditas berhasil menekan laju inflasi tahunan, seperti tarif listrik (-1,70%), tomat (-0,18%), angkutan udara (-0,14%), dan cabai rawit (-0,10%).
Di tingkat kabupaten/kota, tingkat inflasi tahunan di Sultra menunjukkan variasi yang cukup tinggi. Kabupaten Konawe mengalami deflasi terdalam sebesar -1,24%, diikuti oleh Kota Bau-Bau (-0,47%) dan Kota Kendari (-0,38%). Sementara itu, Kabupaten Kolaka mencatatkan inflasi tertinggi sebesar 0,48%.
Secara keseluruhan, dinamika perkembangan inflasi di Sultra pada Januari 2025 tetap terkendali dengan tren tahunan yang relatif rendah dibandingkan angka nasional. Stabilitas harga ini mencerminkan kondisi ekonomi daerah yang terjaga dengan baik.
Pj. Gubernur Sultra, Andap Budhi Revianto, mengapresiasi pencapaian dalam pengendalian inflasi. Hal ini kerja sama seluruh pihak dalam menjaga kestabilan harga dan ketersediaan barang menjelang Bulan Suci Ramadan 1446 H sangatlah penting.
“Menjelang Ramadan, kita harus memastikan inflasi tetap terkendali agar daya beli masyarakat tetap kuat dan pasokan barang tidak terganggu. Sinergi antara pemerintah, TPID, pelaku usaha, dan masyarakat sangat diperlukan dalam menjaga stabilitas harga,” kata Andap.
Terkendalinya inflasi di Sultra salah satunya dipengaruhi oleh kebijakan pemberian diskon 50% untuk pelanggan PT PLN (Persero) yang berlaku selama dua bulan, yaitu Januari dan Februari 2025.
“Saya mengapresiasi TPID dan seluruh pemangku kepentingan yang telah berkontribusi. Kami akan terus memantau dinamika pasar serta memperkuat langkah-langkah strategis agar stabilitas harga dan ketersediaan komoditas tetap terjaga,” tambahnya.
Andap menegaskan bahwa pengendalian inflasi merupakan bagian dari upaya menjaga perekonomian daerah yang stabil dan berkelanjutan.
“Sinergisitas dan kolaborasi antara Pemerintah Daerah, TPID, Pelaku Pasar, dan Masyarakat sangat penting. Kedepan, kami akan terus memperkuat koordinasi serta mengoptimalkan berbagai instrumen kebijakan dan intervensi pasar agar harga-harga tetap stabil,” tutup Andap.
Untuk diketahui, inflasi tertinggi tercatat di Papua Pegunungan sebesar 4,55%, sementara inflasi terendah terjadi di Nusa Tenggara Timur yang mengalami deflasi sebesar -0,06%.(**)
